PNS Tidak Boleh Terlibat Dalam Parpol

Ketua KPU Sumedang, Asep Kurnia hadir menjadi pembicara saat sosialisasi desk pilkada di ruang Palasari Induk Pusat Pemerintahan, Rabu (28/11/2012).

Asep menjelaskan soal tahapan pemilihan bupati Sumedang dan meminta pemerintah juga melakukan sosialisasi pemilukada. Hadir juga Ketua Panwaslu Sumedang menjadi pembicara, U Sudaya yang meminta PNS harus turut membantu mengawasi jalannya pilkada dengan cara tidak memberikan dukungan terhadap calon bupati.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKKD) Sumedang Eem Hendrawan yang menjadi pembicara mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tunduk pada kedudukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan undang-undangan akan sangat membantu dalam menyukseskan pilkada yang akan dilaksanakan di Sumedang 2013 nanti.

"Dalam kedudukan dan tugasnya, PNS harus bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan parpol serta diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, PNS dilarang menjadi dan atau pengurus parpol," katanya.

Larangan ini secara jelas tercantum dalam UU 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diatur lebih lanjut dengan PP 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota dan atau pengurus parpol. Jika PNS melanggar aturan ini, maka akan diberhentikan secara tidak terhormat. Pemberhentiannya terhitung sejak akhir bulan pada PNS tersebut tercatat menjadi pengurus dan atau anggota parpol.

Ketatnya pemerintah melarang keterlibatan PNS dalam parpol juga diatur lebih jelas melalui Surat Edaran Menpan No. 7 Tahun 2009 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum.

Dalam pemilu, PNS juga dilarang memberikan dukungan kepada calon bupati. Jika melanggar, hukumannya yaitu hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin berat dijatuhkan jika PNS memberikan fasilitas negara kepada calon bupati

{ 0 comments... Views All / Send Comment! }

Poskan Komentar